Bandar Lampung – Keputusan berani Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, yang turun langsung menemui massa aksi dan menggelar dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa pada Senin (1/9/2025), menuai apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat (Ormas).
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat itu, massa menyuarakan berbagai tuntutan mulai dari masalah pembangunan, pengelolaan kebijakan daerah, hingga persoalan kesejahteraan rakyat. Ribuan peserta aksi memadati halaman kantor DPRD Lampung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Alih-alih membiarkan massa berorasi di luar gedung, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar justru memilih untuk membuka pintu dialog. Ia bersama Gubernur Lampung, Pangdam XXI Radin Intan, Kapolda Lampung, beberapa perwakilan DPRD termasuk juga Sekwan Descatama Paksi Moeda menemui langsung ribuan pengunjuk rasa. Langkah ini dinilai meredakan ketegangan sekaligus menciptakan suasana kondusif.
“Kami tidak ingin hanya mendengar teriakan dari luar. DPRD adalah rumah rakyat, sehingga pintu dialog selalu terbuka. Aspirasi yang disampaikan hari ini tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme,” ujar Ahmad Giri usai pertemuan.
Dua organisasi masyarakat, yakni Forum Aliansi Tunas Lampung dan Kerukunan Masyarakat Lampung Bersatu, secara khusus menyampaikan penghargaan atas sikap terbuka Ketua DPRD Lampung.
Sekretaris Forum Aliansi Tunas Lampung menegaskan, tindakan Ahmad Giri merupakan wujud nyata kepemimpinan yang merangkul aspirasi rakyat. “Kami menilai langkah Ketua DPRD adalah bentuk kedewasaan politik. Beliau berani mendengar langsung keluhan masyarakat tanpa jarak,” katanya, seperti yang dilansir pikiranlampung.com.
Hal senada juga disampaikan perwakilan Kerukunan Masyarakat Lampung Bersatu Budiyanto. Menurutnya, keberanian seorang pimpinan dewan untuk berdialog di tengah dinamika aksi adalah contoh yang seharusnya ditiru oleh pejabat lainnya. “Ini pelajaran penting. Pemimpin tidak cukup hanya bicara di balik meja, tapi juga hadir di tengah masyarakat yang sedang menyampaikan tuntutan,” tegas Budiyanto.
Dialog yang berlangsung hampir satu jam itu berjalan dalam suasana tertib dan saling menghargai. Usai menyampaikan tuntutan, perwakilan massa mengaku puas karena aspirasinya diterima secara resmi oleh Ketua DPRD. Massa pun membubarkan diri dengan tertib, sehingga situasi di sekitar gedung dewan kembali normal.
Adapun yang menjadi tuntutan dalam aksi ini antara lain Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, Pemotongan tunjangan dan gaji anggota DPR, Peningkatan kualitas gaji guru dan dosen, Mendesak Presiden Prabowo memecat menteri bermasalah, Restrukturisasi partai politik yang kadernya terlibat di eksekutif maupun legislatif, Reformasi Polri, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta evaluasi total kinerja Polda Lampung,
Para pengunjuk rasa juga meyampaikan penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Menolak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan, Menghentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat, melaksanakan reformasi agraria dan pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha di Lampung
Sikap yang ditunjukkan para wakil rakyat tersebut menjadi bukti bahwa komunikasi antara rakyat dan wakilnya dapat terjalin baik jika dibangun dengan keterbukaan. Apresiasi dari ormas di Lampung juga menguatkan harapan agar tradisi dialog langsung terus dijaga oleh para pemangku kebijakan.(*)
