Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID dan TP2DD 2025. Dalam sambutan Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, disampaikan apresiasi atas komitmen TPID dan TP2DD menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, memperluas digitalisasi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi. Inflasi Lampung hingga Juli 2025 tercatat 1,41% (year-to-date), masih terkendali berkat sinergi berbagai program pengendalian harga, termasuk operasi pasar, peningkatan produktivitas pertanian, kerja sama antar daerah, serta edukasi masyarakat.
Pada sisi digitalisasi, Lampung berhasil mencapai indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebesar 97,5%, meski transaksi tunai masih dominan di masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi mendorong percepatan
digitalisasi melalui peningkatan literasi pembayaran non-tunai, penguatan peran BPD Lampung sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, juga menegaskan perlunya sinergi lanjutan sebagai upaya pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah. Bimo mengapresiasi setiap upaya pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi di daerah di tengah berbagai tantangan. “Perlu adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian daerah, penguatan SDM dan infrastruktur untuk meningkatkan layanan non tunai, serta pemanfaatan layanan perbankan digital”, lanjutnya.
Sejumlah OPD juga turut memberikan masukan strategis, antara lain perlunya perbaikan tata niaga agar distribusi
