BANDAR LAMPUNG (INFO PUBLIK) – Sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian Lampung Utara kini diperkuat bukan hanya dari sisi produksi, melainkan juga dari fondasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi 250 petani serta pembudidaya perikanan, guna mendorong ketahanan pangan sekaligus melindungi pelaku usaha dari jerat pinjaman ilegal dan investasi bodong.
Kegiatan yang diselenggarakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lampung Utara ini dihadiri perwakilan BEI Provinsi Lampung, PT Phintraco Sekuritas, PT Asuransi Astra, BPS Lampung Utara, jajaran perbankan, serta para ketua kelompok tani dan pembudidaya.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Lampung Utara, Biantori, S.Sos., M.H., menjelaskan pelatihan ini berfokus pada penguatan kemampuan mitigasi risiko keuangan, optimalisasi instrumen perlindungan finansial, dan akses pembiayaan formal bagi pelaku tani. “Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan literasi pengelolaan keuangan, memperluas akses pembiayaan formal, serta membuka akses terhadap instrumen investasi dan perlindungan asuransi,” ujarnya.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menegaskan urgensi langkah ini mengingat indeks literasi dan inklusi keuangan kelompok petani masih di bawah rata-rata nasional. “Penguatan edukasi menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat terhindar dari risiko investasi bodong dan pinjaman online ilegal,” tegas Otto. Tak hanya teori, peserta juga difasilitasi pembukaan rekening saham gratis dan perlindungan asuransi.
Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., menyambut baik sinergi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah. “Sektor pertanian dan perikanan memegang peranan krusial sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat. Kami berkomitmen penuh untuk terus memperluas akses pembiayaan formal sekaligus memberikan pendampingan berkelanjutan, sehingga para petani di daerah ini dapat semakin mandiri, cerdas mengelola keuangan, dan naik kelas,” ujarnya.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan dan kemandirian ekonomi kelompok tani serta pembudidaya perikanan secara berkelanjutan, sekaligus memperkokoh ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan layanan jasa keuangan yang formal dan terpercaya. (*)
