BANDAR LAMPUNG (INFO PUBLIK) — Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) Provinsi Lampung menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 2026, di Ballroom Hotel Golden Tulip, Kamis (08/10/2026), forum strategis untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menetapkan arah dan program kerja ke depan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Acara ini mengusung tema “Mari Bersinergi, Mantapkan Program Kerja dalam Mendukung Pembangunan Lampung yang Berkualitas dan Berkelanjutan”.
Ketua DPP INKINDO Lampung, Ir. Sulton Farid, S.T., menyampaikan bahwa penguatan organisasi tidak dapat berjalan sendirian, melainkan memerlukan sinergi erat antara INKINDO, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Rakerprov merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, sekaligus menetapkan arah dan program kerja organisasi agar semakin relevan dengan kebutuhan anggota dan perkembangan pembangunan daerah,” ujar Ir. Sulton Farid.
Ia menegaskan, selain peningkatan kompetensi anggota, pihaknya juga berupaya membangun ekosistem usaha jasa konsultansi yang sehat, profesional, transparan, kompetitif, dan berkeadilan. Badan usaha lokal menjadi pilar penting pembangunan karena memiliki pemahaman mendalam terhadap karakteristik daerah. INKINDO Lampung saat ini sedang mengusulkan rancangan Peraturan Gubernur untuk memberikan ruang dan kesempatan proporsional bagi badan usaha lokal dalam pengadaan jasa konstruksi.
“Kami berharap gagasan ini dapat menjadi bagian dari dialog konsolidasi bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, transparansi, kompetisi yang sehat, dan ketentuan peraturan perundang‑undangan,” jelasnya.
Ke depan, ada empat fokus utama yang akan diperkuat INKINDO Lampung: peningkatan kompetensi dan profesionalisme anggota; penguatan tata kelola kelembagaan; perluasan jejaring dan kolaborasi strategis; serta perjuangan iklim usaha jasa konsultansi yang sehat guna meningkatkan daya saing badan usaha anggota. Ir. Sulton mengajak seluruh peserta memanfaatkan rapat ini untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan rekomendasi agar program kerja yang dihasilkan memiliki sasaran, prioritas, indikator keberhasilan, dan manfaat nyata.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung, Ir. H. Thomas Edwin Ali Hutagalung, S.T., S.E., M.M.. yang mewakili Gubernur Lampung memberikan apresiasi atas peran para konsultan dalam perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan daerah. Ia menyampaikan data Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung per Maret 2026 yang menunjukkan tingkat kemantapan jalan nasional Lampung telah mencapai di atas 92 persen.
“Pada setiap proyek memerlukan perencanaan yang teliti dan pengawasan yang cermat. Dengan kata lain, ruang kerja bagi jasa konsultansi sedang terbuka dan mutu pekerjaan yang terjaga akan menjadi penentu kepercayaan masyarakat,” ucap Thomas
Menurutnya, angka kemantapan jalan tersebut bukan sekadar catatan statistik, melainkan wujud keamanan perjalanan, efisiensi waktu, dan biaya transportasi bagi masyarakat. Pemerintah berharap standar kualitas serupa dapat diterapkan pada jalan provinsi dan kabupaten/kota, termasuk jalur penghubung sentra produksi pertanian, dengan memperhitungkan risiko curah hujan tinggi, pergerakan tanah, serta beban kendaraan dalam tahap perencanaan
Dua hal utama yang akan memperkuat peran INKINDO ke depan adalah peningkatan kompetensi hasil kajian desain dan pengawasan, serta penerapan sertifikasi kompetensi sesuai Undang‑Undang Jasa Konstruksi. Pertimbangan risiko banjir, longsor, dan abrasi sejak tahap awal perencanaan juga menjadi hal penting agar infrastruktur yang dibangun kokoh, tahan lama, dan mudah dipelihara.
“Semoga Rakerprov ini akan melahirkan program kerja yang konkret, yakni meningkatkan kompetensi dan sertifikasi anggota, standar mutu yang dijaga bersama, serta pola kolaborasi yang jelas dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota,” pungkasnya.
Rakerprov ini diharapkan menghasilkan kesepakatan program kerja yang terukur dan implementatif, sehingga peran konsultan lokal semakin besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Lampung ke depannya.
Acara dirangkai dengan MoA kemitraan antara DPP INKINDO Lampung dengan FT Universitas Saburai, FT Universitas Lampung dan Program Pasca Sarjana UBL, MoU dilaksanakan antara DPP INKINDO Lampung dengan DPD Perkindo Lampung dan Perkonindo Lampung, DPP INKINDO Banten, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bengkulu. (Sus)
