BANDAR LAMPUNG (INFO PUBLIK) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menegaskan tekad bersama untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026. Acara yang berlangsung Senin (11/5) ini menjadi langkah strategis penyusunan peta jalan atau roadmap serta penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Plt Bupati Lampung Tengah, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Tengah, serta Kepala Cabang Bank Lampung Bandar Jaya. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini menjadi bukti nyata sinergi lintas lembaga dalam mendorong transformasi digital di wilayah tersebut.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah dinilai menjadi pintu masuk utama dalam membangun ekosistem ekonomi keuangan digital yang kuat. Peningkatan transaksi non-tunai terbukti mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui sistem penerimaan yang tertib, terintegrasi, dan berbasis data. Berdasarkan data Satgas TP2DD tahun 2025, pemerintah daerah yang sudah berada di tahap “Digital” memiliki tingkat realisasi penerimaan dan belanja lebih tinggi, yakni berkisar 35–43 persen dibandingkan daerah yang belum mencapai tahap tersebut. Selain itu, sistem pembayaran digital juga meningkatkan kualitas layanan publik dengan memudahkan masyarakat mengakses pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Hingga akhir 2025, capaian Lampung Tengah dalam digitalisasi transaksi pemerintah daerah sudah menunjukkan hasil yang membanggakan. Berdasarkan penilaian Kejuaraan TP2DD 2025, kabupaten ini menduduki peringkat kedua se-wilayah Lampung dengan skor 80,03 dan resmi masuk ke dalam kategori daerah bertahap “Digital”. Hal ini terlihat dari semakin meluasnya penggunaan kanal pembayaran non-tunai pada transaksi pajak, retribusi, hingga belanja daerah. Meski demikian, masih terdapat ruang pengembangan, terutama dalam menyelaraskan peta jalan dan rencana aksi penerapan ETPD agar capaian positif ini dapat berkelanjutan dan meningkat pada penilaian mendatang.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam sambutannya menyatakan bahwa roadmap merupakan panduan penting yang harus diterjemahkan ke dalam langkah kerja nyata jangka menengah. “Penyusunan roadmap bisa dimulai dengan mengidentifikasi sektor dan jenis transaksi apa saja yang bisa diubah ke sistem elektronik secara maksimal di tahun pertama. Kemudian, target penerapannya ditingkatkan secara bertahap dan lebih luas di tahun kedua dan ketiga,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, menyampaikan bahwa sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Lampung, masih banyak potensi dan sumber pendapatan yang bisa dioptimalkan melalui digitalisasi. Dalam waktu dekat, sejumlah rencana implementasi akan segera dijalankan, antara lain digitalisasi penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum, digitalisasi pemungutan retribusi di sembilan pasar daerah, penggunaan Virtual Account untuk penerimaan pajak, serta kajian penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Lampung.
Melalui seremoni pernyataan komitmen dalam pertemuan ini, Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Bank Lampung selaku Bank RKUD bertekad memperkuat koordinasi penerapan ETPD. Diharapkan, langkah ini dapat mempercepat pelaksanaan rencana kerja, meningkatkan efektivitas program edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, serta mendorong semakin tingginya adopsi transaksi digital di kalangan masyarakat luas. Langkah ini juga selaras dengan arahan nasional yang menekankan kolaborasi lintas sektor demi sistem transaksi pemerintah daerah yang lebih baik dan mendukung pelayanan publik berkualitas. (*)
