LAMPUNG BARAT (INFO PUBLIK) – Citra institusi kejaksaan di Kabupaten Lampung Barat tercoreng. Seorang oknum Kejari Lampung Barat berinisial PR diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, PR telah menjalani pemeriksaan dan hasilnya dinyatakan positif mengonsumsi sabu.
Jika dugaan ini terbukti, perbuatan tersebut dinilai telah mencoreng nama baik institusi Adhyaksa. Seorang aparat kejaksaan semestinya berada di garis terdepan pemberantasan narkoba, bukan justru terjerat dalam praktik yang seharusnya ia perangi. Kejadian ini disebut telah melukai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Pihak yang memahami persoalan ini mendesak Kejari Lampung Barat bergerak cepat. Setiap pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota institusi harus ditindak secara tegas dan tanpa pandang bulu. Sumber tersebut juga meminta kepolisian segera mengamankan PR guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Tidak hanya diduga sebagai pengguna, PR juga dikabarkan terindikasi memiliki keterkaitan dengan jaringan pengedar narkoba di wilayah Lampung Barat.
Persoalan ini pun diminta untuk tidak hanya berhenti di tingkat lokal. Surat dinilai akan segera disampaikan kepada Kejari Lampung Barat, Kejati Lampung, hingga Kejaksaan Agung agar oknum tersebut diproses secara serius dan transparan.
Langkah yang diminta meliputi pemberian sanksi disiplin berat, penonaktifan dari jabatan, hingga usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Proses hukum pidana terhadap PR juga dinilai harus berjalan secara wajar, tegas, dan tanpa ada yang dikecualikan.
Sumber yang sama juga menyoroti pentingnya pembenahan internal. Pengawasan melekat perlu diperketat, dan tes urin berkala bagi seluruh pegawai kejaksaan harus dilaksanakan secara konsisten agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
Di tengah berkembangnya kasus ini, beredar informasi bahwa PR sempat menyampaikan pesan melalui percakapan daring yang bernada menantang. Dalam pesan tersebut, ia disebut menyatakan memiliki kerabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Pernyataan ini dinilai sebagai bentuk sikap merasa kebal hukum dan memicu kemarahan masyarakat maupun pemerhati hukum.
“Kita lihat sejauh dan sekuat apa yang bersangkutan,” ujar sumber tersebut, menegaskan bahwa kasus ini menjadi ujian nyata bagi penegakan hukum dan kontrol sosial di tengah masyarakat.(*)
