Pembayaran Ganti Rugi 56 Bidang Tanah Pelebaran Jalan Lempasing–Padang Cermin Dimulai

BANDAR LAMPUNG (INFO PUBLIK) – Pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk proyek strategis pelebaran ruas jalan R.E. Martadinata dan Lempasing–Padang Cermin resmi dimulai. Sebanyak 56 bidang tanah di Desa Sukajaya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, menjadi yang pertama menerima pembayaran dari total 174 bidang yang akan dibebaskan sepanjang 5,6 kilometer ruas jalan tersebut.

oplus_0

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyebut 56 bidang ini diproses lebih dulu karena kelengkapan dokumen dan bebas dari sengketa hukum.

“Alhamdulillah, hari ini kita pecah telur. 56 bidang ini duluan karena surat-suratnya lengkap dan tidak ada masalah hukum. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik sehingga sisanya bisa menyusul,” ujar Taufiqullah pada awak media, Kamis (19/11/2026).

Menanggapi klaim beberapa warga yang memanfaatkan bahu jalan dan menganggap tanah tersebut milik pribadi, Taufiqullah menegaskan: ruang milik jalan (right of way/ROW) adalah milik pemerintah dan tidak dapat diklaim oleh perorangan.

“Ruang milik jalan itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Tidak boleh ada yang mengklaim itu tanahnya. Kalau itu sudah wilayah ROW, sepenuhnya milik pemerintah,” tegasnya.

Taufiqullah menjelaskan ada beberapa kendala yang membuat pembayaran ke 118 bidang lainnya belum dapat dilakukan, antara lain: warga tidak ditemukan/tidak hadir, sengketa kepemilikan, dan tanah yang diagunkan di bank.

“Untuk warga yang tidak hadir atau ada sengketa, dana akan dikonsinyasikan (dititipkan) ke Pengadilan. “Sampai di pengadilan, siapa yang berhak, dialah yang mengambil. Saat itu, hak pemerintah atas tanah tersebut sudah sah,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran siap mendukung penuh proses ini. Perwakilan Pemkab Pesawaran memastikan tidak ada penggusuran tanpa aturan.

“Pemerintah tidak akan merugikan satu jengkal pun tanah warga selama prosesnya benar dan kepemilikannya sah. Tidak ada penggusuran paksa tanpa aturan. Kalau ada persoalan, mari kita musyawarahkan,” ujar Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pesawaran, Razak, S.Sos.

Kepala Kantor BPN Pesawaran, Samudra Ivan, menjelaskan nilai ganti kerugian tidak seragam karena mencakup unsur solatium — ganti kerugian materiil, sosial, hingga psikologis — yang dinilai oleh penilai independen (appraisal).

“Nilainya berbeda-beda, tergantung hasil penilaian appraisal. Bagi yang masih ada kendala, kami tawarkan mediasi. Kalau belum selesai, proses konsinyasi tetap berjalan. Kami berusaha semaksimal mungkin berkomunikasi secara humanis dan komunikatif dengan warga,” ungkap Ivan.

Proyek pelebaran jalan sepanjang 5,6 kilometer ini akan terus berjalan. APBD Perubahan tahun ini sudah menambah alokasi dana, dan penyelesaian akan berlanjut hingga tahun depan. Langkah awal ini diharapkan memperlancar akses sekaligus membuka pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir selatan Lampung. (Red)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan