JAKARTA (INFO PUBLIK) – Keberhasilan tim Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung mencuri perhatian dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2026 di Jakarta. Kota Metro berhasil meraih predikat terbaik tingkat kota, sementara Provinsi Lampung berhasil masuk nominasi TPAKD terbaik tingkat provinsi. Prestasi ini membuktikan bahwa program inklusi keuangan yang digulirkan selama ini bukan sekadar wacana, melainkan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung.
Keberhasilan ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan hasil kerja sama erat seluruh anggota TPAKD se‑Provinsi Lampung sepanjang 2025‑2026. Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan industri jasa keuangan telah mendorong penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPM/R) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membuka akses pembiayaan formal bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usahanya dengan lebih aman.
Berbagai program unggulan telah berjalan menyasar berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari pemerataan Rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL) di seluruh kabupaten/kota, kolaborasi pondok pesantren dengan program bank sampah, hingga pembukaan rekening saham bagi lebih dari 13.000 peserta. Di wilayah pedesaan, tim TPAKD juga telah menyalurkan polis asuransi, meresmikan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), serta mengembangkan sektor ekonomi lokal berbasis komoditas kopi dan penggemukan sapi.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin selama ini. “Kami mengharapkan ke depannya peran TPAKD di Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota dapat semakin dioptimalkan dalam menggali potensi ekonomi daerah. Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, OJK, dan Industri Jasa Keuangan, kita dapat menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, memberdayakan UMKM, dan pada akhirnya membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Otto.
Prestasi daerah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir langsung dalam acara Rakornas TPAKD. Presiden menegaskan bahwa kesejahteraan tidak boleh sekadar menjadi slogan; penghasilan riil rakyat dan daya beli setiap keluarga harus meningkat secara nyata. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), yang menandai pergeseran fokus program dari sekadar perluasan inklusi ke arah peningkatan kualitas kesejahteraan dan ketahanan finansial keluarga.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menambahkan bahwa optimalisasi peran TPAKD merupakan dukungan langsung terhadap program Asta Cita pemerintah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Secara nasional, program KPM/R telah berhasil menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur, capaian besar yang juga didukung oleh kerja keras tim TPAKD di wilayah Lampung.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan apresiasi atas peran penting OJK dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan. Ia menekankan bahwa kehadiran langsung Presiden menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah pusat terhadap program ini.
“Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” ujar Tito.
Capaian yang diraih menjadi pemicu semangat baru bagi seluruh anggota TPAKD se‑Provinsi Lampung untuk memperkuat sinergi ke depannya. Menyambut target nasional penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan, tim TPAKD Lampung berkomitmen untuk terus menjangkau seluruh pelosok daerah dengan program akses keuangan yang berkualitas. (*)
