BANDAR LAMPUNG (INFO PUBLIK) – Di tengah maraknya kasus pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan penipuan keuangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi mengukuhkan jajaran Bunda Literasi Keuangan tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Lampung. Langkah ini menjadi angin segar untuk memperkuat benteng ekonomi masyarakat dari tingkat paling dasar: keluarga.
Pengukuhan yang digelar dalam rangka Puncak Festival Literasi di halaman kantor Dinas Perpustakaan ini adalah bagian dari gerakan nasional GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan). Tidak sekadar seremonial, langkah strategis ini menempatkan peran perempuan dan ibu rumah tangga sebagai agent of change yang paling efektif menjangkau lapisan masyarakat luas.
Deputi Direktur OJK Provinsi Lampung, Ety Elyati, menyampaikan bahwa literasi keuangan bukan hanya soal paham istilah perbankan, melainkan mengubah pola pikir menjadi bijak mengelola uang.
“Ibu-ibu adalah penggerak utama. Melalui Bunda Literasi Keuangan, kita ingin pengetahuan soal keuangan yang sehat, menabung, hingga waspada terhadap penipuan bisa menyebar dari rumah ke rumah, dari desa ke desa,” tegas Ety Elyati di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (28/07/2026).
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang hadir langsung memuji sinergi lintas pihak yang terjalin. Ia menekankan bahwa kebiasaan cerdas mengelola keuangan tumbuh bukan dari ruang rapat besar, melainkan dimulai dari keteladanan seorang ibu di rumah.
“Budaya literasi dan kewaspadaan itu lahir dari pelukan ibu, dari lingkungan terdekat kita. Mari Bunda semua hadir dan menjadi teladan nyata di tengah masyarakat,” ajaknya.
Dalam acara tersebut, dikukuhkan 16 nama pemimpin masyarakat sebagai Bunda Literasi Keuangan, dipimpin oleh Purnama Wulan Sari Mirza untuk tingkat Provinsi, serta perwakilan seluruh kabupaten dan kota se-Lampung.
Selain pengukuhan, rangkaian kegiatan juga diisi pembekalan materi, bincang edukasi untuk pelajar, hingga pembukaan layanan permintaan SLIK dan Pojok Literasi Keuangan yang bisa diakses masyarakat secara langsung.
Melalui langkah ini, OJK dan Pemprov Lampung menargetkan manfaat edukasi keuangan benar-benar dirasakan hingga ke kelompok prioritas: pelaku UMKM, petani, nelayan, penyandang disabilitas, hingga lansia, demi mewujudkan masyarakat Lampung yang makmur dan terlindungi dari jeratan kejahatan keuangan. (*)
