BANDAR LAMPUNG (INFO PUBLIK) – Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gema Keadilan Provinsi Lampung resmi dilantik di Balai Keratun, Bandar Lampung, Minggu (01/11/2026). Mengusung tema “Kolaborasi Pemuda untuk Lampung Maju”, pelantikan ini menegaskan posisi Gema Keadilan sebagai sayap partai yang inklusif — terbuka bagi seluruh pemuda lintas latar belakang, bukan hanya dari kalangan kader PKS.
Gema Keadilan: Terbuka untuk Semua Pemuda
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gema Keadilan, H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP., dalam sambutannya menjelaskan perbedaan mendasar antara Gema Keadilan dengan Garuda Keadilan yang akan segera disahkan sebagai sayap baru PKS.
“Garuda Keadilan nanti akan menjadi wadah yang eksklusif untuk kader ideologis PKS. Sedangkan Gema Keadilan justru sebaliknya — ia inklusif, menjadi inkubator kepemimpinan yang terbuka untuk siapa saja, lintas organisasi, lintas latar belakang, bahkan lintas agama,” jelas Rahmat Saleh.
Ia mengundang seluruh elemen pemuda untuk bergabung: “Dari OKP, lembaga dakwah kampus, HMI, PMII, Muhammadiyah, NU, hingga gerakan pemuda Kristen semuanya boleh masuk ke Gema Keadilan. Yang berjilbab maupun yang tidak, semua kami sambut. Ini adalah pintu masuk PKS bagi siapa saja yang memiliki visi kebangsaan yang sama, meskipun latar belakang keagamaan berbeda,” ujarnya.
Tiga Isu Utama: Lingkungan, Penegakan Hukum, dan Pengawalan Program Pembangunan
Rahmat Saleh menekankan tiga isu strategis yang menjadi fokus utama Gema Keadilan ke depan:
Pertama, isu lingkungan hidup. Gema Keadilan diharapkan turut mengawal pengelolaan sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan bagi generasi mendatang, sekaligus mendukung upaya mewujudkan kemandirian pengelolaan SDA untuk kesejahteraan rakyat.
Kedua, penegakan hukum yang adil. “Semua anak bangsa berhak mendapatkan haknya di depan hukum. Isu ketidakpastian ijazah Gibran yang telah diputuskan MK dan MA menjadi bukti bahwa penegakan hukum harus diawasi bersama. Tidak boleh ada yang kebal hukum, siapapun dan anak siapapun,” tegasnya.
Ketiga, pengawalan program pemerintah. Gema Keadilan harus memberikan kritik yang membangun terhadap pelaksanaan program pembangunan hingga 2029, agar benar-benar berdampak luas bagi masyarakat.
Selain itu, Rahmat juga menekankan pentingnya transformasi gerakan pemuda ke ranah digital. “Zaman demonstrasi konvensional saja sudah tidak cukup. Gen Z bergerak lewat digital, dan Gema Keadilan harus menguasai ruang ini — termasuk menghadapi tantangan penyebaran informasi palsu di era kecerdasan buatan,” ujarnya.
Bukan Kader “Jenggot”, Melainkan Kader yang Mengakar dan Berdampak
Sementara itu, Pembina Gema Keadilan Lampung sekaligus Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, menyampaikan pesan yang mendalam kepada pengurus yang baru saja dilantik. Ia mengingatkan agar tidak menjadi “kader jenggot” — istilah untuk mereka yang hanya dekat dengan pimpinan namun tidak memiliki karya nyata di tengah masyarakat.
“Jadilah seperti pohon yang mengakar ke bawah, tumbuh tinggi, berdaun rindang, dan berbuah. Bukan seperti jenggot yang hanya terlihat saat bercermin. Bekerjalah, berkaryalah, dan pastikan dampak kehadiran kalian dirasakan masyarakat,” pesan Ade Utami.
Ia menambahkan bahwa ke depan akan ada kuota 30% pemuda dalam pencalonan legislatif tahun 2029. Namun, kesempatan ini hanya akan diberikan kepada mereka yang terbukti memiliki jejak nyata di tengah masyarakat.
“Kalau ada masalah persampahan di desa, dan kalian yang menyelesaikannya maka kalian yang akan kami usulkan jadi pemimpin. Kalau ada masalah rentenir yang kalian bantu selesaikan — kalian yang kami panggil. Bukan karena dekat dengan ketua, tapi karena kalian memahami rakyat dan hadir di tengah mereka,” tegasnya.
Tiga Pilar Gerakan Gema Keadilan Lampung
Ketua DPW Gema Keadilan Lampung, Zulhaidir, memaparkan tiga pilar utama organisasi di bawah kepemimpinannya:
Pertama, Gerakan Keumatan: membangun karakter dan kapasitas kepemimpinan pemuda.
Kedua, Gerakan Pemberdayaan: berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberdayakan pemuda, baik di desa maupun di kota.
Ketiga, Gerakan Pelayanan: hadir di tengah masyarakat, membaca permasalahan, dan menghadirkan solusi nyata di lapangan.
“Pembangunan Lampung tidak bisa dilakukan oleh satu elemen saja. Lampung Maju akan terwujud ketika kita semua saling bergandengan tangan, saling mendukung, bukan saling meniadakan. Politik kami bukan politik kekuasaan semata, tetapi politik karya bagaimana kehadiran kita memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Zulhaidir.
Pelantikan pengurus DPD se-Provinsi Lampung di 15 kabupaten/kota dijadwalkan akan berlangsung secara bertahap, dengan target penyelesaian pengurus tingkat kabupaten/kota rampung pada tahun ini. (Red)
