BANDAR LAMPUNG (INFO PUBLIK) – Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung resmi melaksanakan penilaian pelayanan publik tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan perdana dilakukan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Senin (9/11/2026). Penilaian ini mencakup empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kunci: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyambut baik pelaksanaan penilaian ini. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan tahun lalu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, namun penilaian kali ini bukan sekadar soal mempertahankan peringkat.
“Kegiatan hari ini dimulai ditandainya penilaian pelayanan publik yang dilaksanakan oleh salah satu badan atau lembaga negara yaitu Ombudsman. Ombudsman menilai pelayanan publik secara langsung kepada OPD-OPD yang ada di Provinsi Lampung,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa Gubernur Lampung telah berpesan, yang terpenting bukan sekadar angka penilaian atau penghargaan, melainkan bagaimana pelayanan publik benar-benar dapat dirasakan dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Tahun lalu kita sudah memperoleh penghargaan di tingkat nasional dan kita berharap tahun ini minimal mempertahankannya. Namun Pak Gubernur sudah berpesan: bukan hanya penilaian, bukan hanya prestasi, tapi bagaimana pelayanan publik itu bisa dirasakan dan berdampak oleh masyarakat,” tegasnya.
Marindo juga menunjuk perubahan nyata yang sudah dilakukan, seperti ketersediaan area penerima tamu yang lebih layak, fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, hingga area bermain anak (playground). Semua OPD diminta berkomitmen memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan bahwa penilaian ini menjadi cermin sekaligus dorongan untuk terus memperbaiki kinerja. Standar fasilitas memang penting, namun pelayanan yang sesungguhnya adalah yang berdampak langsung di lapangan.
“Alhamdulillah, kami salah satu OPD yang tahun ini ikut dinilai. Standar fisik seperti ruang tunggu, penerima tamu, dan fasilitas pendukung memang sudah ada. Namun pelayanan publik yang sesungguhnya adalah yang dapat dirasakan dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ungkap Taufiqullah.
Ia menyadari bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dan aktif menyampaikan aspirasi maupun keluhan, terutama melalui media sosial. Dinas BMBK membuka saluran pengaduan yang responsif, sehingga setiap laporan terkait jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi, maupun kualitas pekerjaan kontraktor dapat segera ditindaklanjuti.
“Masyarakat sekarang bisa langsung melapor melalui Instagram, TikTok, maupun kanal resmi kita. Setiap laporan langsung kami sampaikan ke unit terkait, dicek ke lapangan, dan segera ditindaklanjuti. Alhamdulillah, sejauh ini pesan positif jauh lebih banyak dibandingkan yang negatif,” jelasnya.
Penilaian Ombudsman RI ini akan berlangsung di empat OPD terpilih dan diharapkan mendorong seluruh instansi di Lampung untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Red)
