BANDAR LAMPUNG (INFO PUBLIK) -Tidak ingin terlalu lama terjebak dalam pembahasan urusan administrasi semata yang justru dapat menghambat langkah ke depan, ketua terpilih DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung Rycko Menoza mendesak seluruh pihak terkait untuk segera menyelesaikan penyusunan serta penetapan kepengurusan secara benar dan cepat. Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers. Selasa, 22 September 2026, sehari setelah pelaksanaan Musda XI yang telah menetapkannya sebagai ketua untuk masa bakti 2026–2031.
Rycko mengaku dirinya beserta seluruh calon jajaran pengurus sudah siap sepenuhnya baik secara mental, gagasan, maupun rencana kerja untuk segera turun ke lapangan, menyusun program kerja yang nyata, merangkul seluruh unsur masyarakat, serta mewujudkan apa yang telah menjadi janji dan harapan bersama selama proses Musda. Namun semua kesiapan itu belum dapat dijalankan karena belum ada kejelasan struktur organisasi, belum ada Surat Keputusan resmi, serta belum diketahui kapan pelantikan akan dilaksanakan. Hal yang semakin menjadi pertanyaan besar baginya adalah ketika mengetahui adanya daftar susunan pengurus yang sudah beredar luas, padahal tim formatur yang diberi mandat belum duduk bersama untuk membahas hal tersebut.
“Dari tim formatur sendiri menyampaikan bahwa mereka belum mengadakan rapat apa pun. Tetapi tiba‑tiba sudah ada susunan kepengurusan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kami,” ungkap Rycko.
“Kami mau bekerja, tetapi apa daya SK kami belum ada. Jadi harapan kami pelantikan ini segera dilaksanakan dengan kepengurusan yang jelas. Kami ingin segera bekerja dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami,” tegasnya.
Ia berharap rapat lanjutan tim formatur yang akan dilaksanakan segera menghasilkan keputusan akhir yang disepakati semua pihak yang berwenang, sehingga urusan internal organisasi ini cepat selesai dan seluruh energi serta pemikiran partai dapat sepenuhnya dicurahkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya sibuk dengan urusan nama dan jabatan semata. “Jangan biarkan masalah susunan nama ini menghambat kinerja seluruh organisasi dan menunda pelayanan yang seharusnya kami berikan kepada masyarakat,” ujarnya. (Red)
